OPERATIONAL PLANNING LOGISTIK PEMILU DALAM TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

Membangun demokrasi yang mapan membutuhkan keterbukaan dan kejujuran. Untuk itu, lembaga-lembaga demokrasi harus mentransformasikan dirinya menjadi lembaga yang terbuka, aksesibel, akuntabel dan partisipatif. Perkembangan teknologi informasi telah membantu kita untuk membangun komunikasi yang interaktif dan personal dengan publik.

Proses penggunaan teknologi yang semakin berkembang, selain memudahkan penyelenggara Pemilu dalam melaksanakan kegiatannya, ternyata juga semakin meningkatkan integritasnya dalam meningkatkan kualitas hasil Pemilu melalui transparansi data. Partisipasi publik dalam penyelenggaraan setiap tahapan pemilu telah ikut membantu mewujudkan pemilu yang jujur dan adil atau free and fair election. Potensi kecurangan semakin kecil karena penyelenggara merasa terawasi.

Publikasi dan transparansi setiap tahapan Pemilu tersebut membuat masyarakat secara luas dapat mengetahui bagaimana kualitas penyelenggaraan pemilu, terutama yang berhubungan dengan penghitungan dan rekapitulasi hasil suara, baik mulai proses yang paling bawah yaitu proses penghitungan di tingkat TPS, Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/kota, Provinsi sampai dengan di tingkat Nasional. Permasalahan umum yang timbul dari proses pemilu adalah kualitas penghitungan suara di tingkat TPS ternyata banyak terjadi kesalahan, bahkan terindikasi adanya kecurangan. Menurut Andreas Schedler[1], kecurangan manipulasi sertifikat penghitungan suara termasuk dalam kecurangan pemilu pada masa hari pemilihan yaitu Cases of fraud, adalah suatu bentuk gangguan illegal dalam proses pemilu, biasanya meliputi tindakan mempengaruhi penghitungan suara untuk merubah hasil pemilu. Dampak dari permasalahan tersebut antara lain menyebabkan buruknya terhadap kredibilitas Lembaga penyelenggara pemilu ( EMB ), dapat menjadi celah gugatan bagi yang kalah, bahkan legitimasi bagi pemenang Pemilu masih diragukan oleh masyarakat walaupun sudah ditetapkan.

Hal tersebut tentu saja tidak sesuai dengan prinsip pemilu demokrasi, dimana salah satu parameternya adalah proses pemungutan dan rekapitulasi penghitungan suara yang berintegritas, dimana integritas tersebut dapat diwujudkan dari transparansi, akuntabel dan akurasi. Prinsip genuine election yang merupakan penerapan dari every vote is count and count equally menjadi tidak terjamin apabila masih terjadi kesalahan penghitungan dan manipulasi di sertifikat penghitungan suara di TPS

Metode Pemungutan dan Penghitungan Suara berbasis Teknologi Informasi

Peningkatan teknologi pada pemilihan umum merupakan proyek menantang yang membutuhkan pertimbangan dan perencanaan dengan cermat. Untuk mengefektifkan proses pemilihan umum dalam suatu Negara dikenal ada 3 ( tiga ) metode pemungutan dan penghitungan suara yang berbasic pada penggunanaan Teknologi Informasi ( TI ) diantaranya E-Voting, E-Counting dan E-Rekap. Penggunaan teknologi tersebut dinilai dapat meminimalisir kelemahan-kelemahan yang selama ini terjadi sebagai akibat pelaksanaan proses pemungutan dan penghitungan suara secara manual, kelemahan tersebut diantaranya lambatnya proses pengitungan suara, Proses rekapitulasi hasil penghitungan suara di Indonesia masih melalui banyak tingkatan, kurang akuratnya hasil penghitungan suara, karena proses pemungutan suara dilakukan dengan pencoblosan, maka sering terjadi perdebatan mengenai surat suara sah dan tidak sah, tidak ada salinan terhadap kertas suara, hal ini menyebabkan jika terjadi kerusakan terhadap surat suara yang telah digunakan, panitia tidak mempunyai bukti lain, sulitnya penghitungan kembali jika terjadi perselisihan hasil penghitungan suara yang disebabkan ketidakpercayaan terhadap hasil penghitungan suara, rawan konflik hal tersebut dikarenakan adanya ketidakpercayaan terhadap hasil penghitungan suara, besarnya anggaran yang digunakan untuk melakukan proses pemungutan dan penghitungan suara.

 

Berikut gambaran penggunaan Teknologi Informasi dalam proses pemungutan dan penghitungan suara :

A.     E-Voting

E-voting berasal dari kata electronic voting yang mengacu pada penggunaan teknologi informasi pada pelaksanaan pemungutan suara.[2] Pilihan teknologi yang digunakan dalam implementasi dari e-Voting sangat bervariasi, seperti penggunaan smart card untuk otentikasi pemilih, penggunaan internet sebagai sistem pemungutan suara, penggunaan touch screen sebagai pengganti kartu suara, dan masih banyak variasi teknologi yang digunakan.

Sistem elektronik terbukti bagus, mudah diterapkan, dan memberikan hasil pemungutan suara yang valid. Perkembangan mesin pemungutan sudah menunjukkan tingkat security yang tinggi, dan masyarakat tidak perlu khawatir. Persoalannya, para pengambil kebijakan belum yakin akan itu.

 

 E-voting berbasis online dapat dilaksanakan dalam beberapa metode, yaitu :

a. Sistem pemindaian optik. Sistem ini dilakukan dengan cara kertas diberikan kepada para pemilih kemudian hasilnya direkam dan dihitung secara elektronik. Metode ini harus menyediakan surat suara yang dapat dipindai dengan optik dan membutuhkan rancangan yang rumit dan biaya mahal.

b. Sistem Direct Recording Electronic (DRE). Metode ini para pemilih memberikan hak suaranya melalui komputer atau layar sentuh atau panel/papan suara elektronik. Kemudian hasil pemungutan suara disimpan di dalam memori di TPS dan dapat dikirimkan baik melalui jaringan maupun offline ke pusat penghitungan suara nasional.

c. Internet voting. Pemilih dapat memberikan hak suaranya dari mana saja secara online melalui komputer yang terhubung dengan jaringan di mana pemungutan suara di TPS langsung direkam secara terpusat.

 

B.     E-Counting

Memperkenalkan proses penghitungan suara berbasis elektronik (E-Counting)  mungkin merupakan peningkatan tersulit karena teknologi ini menyentuh inti dari keseluruhan proses pemilu yaitu penghitungan suara. E-counting sangat mengurangi kontrol manusia dan pengaruh mereka secara langsung pada proses ini. E-counting biasanya memicu banyak kritik dan pertentangan serta lebih dipermasalahkan dibandingkan aplikasi teknologi informasi (TI) lainnya dalam pemilu.

Pemilihan Umum menggunakan E-counting dimulai dengan memberi tanda di surat suara (paper ballot) dan nantinya surat suara yang sudah ditandai tersebut akan di scan oleh petugas melalui scanner yang tersedia di setiap Tempat Pemungutan Suara (e-counting). Dengan cara ini tingkat akurasinya hampir 100%.

Hasil penghitungan dari e-counting dapat menjadi hasil pemilu utama, yang bakal mem-bypass proses rekapitulasi penghitungan suara yang berlangsung lama, dan melewati sejumlah jenjang.

 

C.     E-Recapitulation

E-Recapitulation adalah Proses Rekapitulasi/Tabulasi dengan pemanfaatan Teknologi Informasi. Pelaksanaan proses ini dapat dilakukan  di di salah satu tingkat (Desa, Kecamatan, Kabupaten).

Kelebihan E-Recapitulation adalah mempersingkat proses Rekapitulasi, biaya lebih murah daripada E-Voting/Counting, dapat dilakukan dengan perangkat dengan spesifikasi sederhana yang mudah didapat, mudah diajarkan kepada pelaksana dan masyarakat, dapat diawasi oleh pemantau pemilu karena material input dipublikasikan, sumber kesalahan dapat diprediksi, apabila terdapat kesalahan (baik mesin maupun input) dapat mudah dilacak tanpa perlu mengulangi proses pemungutan suara

Sedangkan kekurangan E-Recapitulation adalah hasil Pemilu tidak dapat dipublikasikan lebih cepat daripada E-Voting/Counting karena tergantung pada proses input, tidak ada standar baku mengenai E-Recap/Tabulation mengenai di tingkat mana dilakukan, modul input, dan perangkatnya, biaya akan membengkak pada ongkos input dan pelatihan operator, tergantung pada jaringan internet dan supply listrik, adanya ketidakpercayaan masyarakat pada hasil pemilu meskipun tidak sebesar pada E-Voting/Counting, adanya kemungkinan tidak seragamnya format input karena banyaknya kebutuhan dan terbatasnya ketersediaan sumberdaya

Menurut Ramlan Surbakti,[3] ada lima faktor utama yang harus diperhatikan dalam penerapan dalam alat pemungutan dan penghitungan suara, yaitu :

1.      Menerapkan e-voting dan e-counting dapat menghapus rasa kepemilikan masyarakat terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara,

2.      Kompleksitas dan kelemahan mesin pemungutan dan penghitungan suara dapat mengurangi kepercayaan sosial terhadap proses kepemiluan kita

3.      Menerapkan mesin pemungutan atau penghitungan suara bukanlah tanda bahwa Indonesia lebih modern atau menjadi lebih maju

4.      E-voting dan e-counting dapat meningkatkan biaya pemilu

5.      Dukungan politik akan berkurang seiring waktu saat peserta pemilu yang kalah mulai menyalahkan teknologi tersebut

 

Metode Penggunaan E-Rekapitulation Di Indonesia

            Berdasarkan kajian kelebihan dan kekurangan serta pengalaman Negara-negara yang menggunakan aplikasi teknologi informasi dalam proses pemungutan dan penghitungan suara, maka dapat disimpulkan bahwa aplikasi yang sangat mungkin dilaksanakan di Indonesia adalah E-Rekapitulation, dengan beberapa asumsi, antara lain :

1.      E-Rekapitulation dilakukan dengan cara memindai (scan)  Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dilakukan di Kecamatan;

2.      Formulir  C1 (sertifikat Penghitungan Suara) yang digunakan adalah yang sudah menggunakan seven segment model, dimana Sertifikat C1 tersebut dapat langsung di scan dan secara otomatis angka-angka dalam Formulir C1 tersebut dapat terentry dalam Data Base Rekapitulasi Penghitungan Suara di KPU RI;

3.      Proses E-Rekapitulation di Kecamatan dihadiri oleh semua pemangku kepentingan, atau saksi dari peserta pemilu, pengawas pemilu, dan pemantau pemilu.

4.      Hasil E-Rekapitulation langsung terupload dalam web site KPU untuk memudahkan masyarakat, peserta pemilu, pengawas pemilu atau pemantau melihat dan melakukan cross check hasil rekapitulasi yang dilakukan;

5.      Apabila terdapat perbedaan atau kesalahan dalam penghitungan di tingkat kecamatan, dapat langsung dilakukan perbaikan, tentunya melalui prosedur yang sah, misal : apabila masyarakat yang mengetahui kesalahan maka perlu melaporkan kepada Panwas, sehingga Panwas dapat melakukan cross check kebenarannya, apabila memang terjadi kesalahan, maka perlu dilakukan Berita Acara Perubahan yang disaksikan dan diketahui oleh semua peserta pemilu;

6.      Alat pemindai ( scanner ) dialokasikan setiap Kecamatan sebanyak 1 buah, dikarenakan akan lebih mudah dalam perawatannya dan efisiensi biaya.

Dari pertimbangan-pertimbangan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan E-Rekapitulation selain dapat mempercepat dan meningkatkan keakuratan proses penghitungan suara, tetapi juga masih memperhitungkan factor adequade polling arrangement dan equitable polling  arrangement.

DAFTAR REFERENSI

Andreas Schedler. 2002. ‘The menu of manipulation.’ Journal of Democracy 13(2): 36‐50; Fabrice Edouard Lehoucq. 2003. ‘Electoral fraud: Causes, types, and consequences.’ Annual Review of Political Science 6: 233‐256; Sarah Birch. 2012. Electoral Malpractice. Oxford: Oxford University Press; R. Michael Alvarez, Thad E. Hall and Susan Hyde. Eds. 2008. Election Fraud: Detecting and Deterring Electoral Manipulation. Washington DC: Brookings Institution Press dalam Pipa Norris, “Why Electoral malpractices heighten risk of electoral violence”, Harvard University and the University of Sydney,2012 diakses di www.electoralintegrityproject.com

Anonim. 2014. Pemungutan Suara Elktronik. http://stieigi.nomor.net [15 April 2015]

Surbakti, Ramlan, “Mengapa Indonesia membutuhkan e-Rekapitulasi dan harus menghindari pemungutan suara secara elektronik”Diskusi Pengalaman Internasional dalam teknologi kepemiluan, 5 Februari 2015

[1] Andreas Schedler. 2002. ‘The menu of manipulation.’ Journal of Democracy 13(2): 36‐50; Fabrice Edouard Lehoucq. 2003. ‘Electoral fraud: Causes, types, and consequences.’ Annual Review of Political Science 6: 233‐256; Sarah Birch. 2012. Electoral Malpractice. Oxford: Oxford University Press; R. Michael Alvarez, Thad E. Hall and Susan Hyde. Eds. 2008. Election Fraud: Detecting and Deterring Electoral Manipulation. Washington DC: Brookings Institution Press dalam Pipa Norris, “Why Electoral malpractices heighten risk of electoral violence”, Harvard University and the University of Sydney,2012 diakses di www.electoralintegrityproject.com pada tanggal 12 Juni 2016 pukul 18.00

[2] Anonim. 2014. Pemungutan Suara Elktronik. http://stieigi.nomor.net [15 April 2015]

[3] Surbakti, Ramlan, “Mengapa Indonesia membutuhkan e-Rekapitulasi dan harus menghindari pemungutan suara secara elektronik”Diskusi Pengalaman Internasional dalam teknologi kepemiluan, 5 Februari 2015.

Oleh :

Hendrian Haswara Bayu

Kasubag Teknis dan Hubmas KPU Kab. Pamekasan