RAKOR DIVISI SOSDIKLIH PARMAS KPU SE-JAWA TIMUR DI TENGAH PANDEMI

PAMEKASAN- Setelah selesai acara Halal Bihalal KPU se-Jawa Timur yang melibatkan semua Komisioner KPU Kabupaten/Kota. Rapat Koordinasi (Rakor) selanjutnya dilaksanakan oleh Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat (Sosdiklih Parmas) KPU se-Jawa Timur.

Divisi yang dikomandani oleh Bapak Gogot Cahyo Baskoro ini juga mengadakan rakor sekaligus Halal Bihalal pada tanggal 2 Juni 2020 yang dimulai dari pukul 14.00 hingga pukul 16.00 WIB untuk beberapa hal terkait sosialisasi dan peningkatan partisipasi masyarakat pada pemilihan 2020 atau Pilkada 2020.

Rakor ini, yang utama seharusnya diikuti oleh anggota KPU Divisi Sosdiklih Parmas bagi 19 KPU Kabupaten/Kota yang akan menyelenggarakan pemilihan 2020. Akan tetapi oleh Bapak Gogot, panggilan akrabnya, semua anggota KPU Kabupaten/Kota divisi Sosdiklih Parmas se-Jawa Timur yang berjumlah 38 orang diwajibkan mengikuti tanpa kecuali. Hal ini dilakukan karena banyak hal yang menjadi kebijakan KPU RI dan KPU Jawa Timur yang harus diketahui oleh semua KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur, terkait pemilihan 2020 di tengah pandemi Covid-19.

Acara rakor yang diawali dengan pembukaan dan ucapan halal bihalal oleh perwakilan masing-masing zona, KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur ini lebih banyak diisi penyampaian materi dan diskusi terkait strategi dan upaya membangun optimisme pemilihan serentak tahun 2020 di tengah pandemi Covid-19, terutama tentang strategi sosialisasi dan upaya peningkatan partisipasi masyarakat.

"Pemilihan 2020 di tengah-tengah pandemi Covid-19 seperti ini memang memiliki banyak konsekuensinya, terutama berkaitan dengan kualitas penyelenggaraan, penyelenggara, peserta pemilu dan kualitas pemilih. Oleh karena itu, ini merupakan tantangan utama yang harus dipikirkan oleh divisi Sosdiklih Parmas supaya tingkat partisipasi masyarakat tetap tinggi." Paparnya.

Oleh karena itu, anggota KPU Kabupaten/Kota divisi Sosdiklih Parmas harus tetap optimis bahwa pemilihan 2020 akan berjalan lancar, sukses dan berintegritas, meskipun banyak kegiatan sosialisasi dan upaya peningkatan parmas yang akan terbatas ruang geraknya.

Peningkatan kebutuhan anggaran, kegiatan sosialisasi tatap muka, membangun publik trust dan sebagainya merupakan beberapa persoalan yang harus dipikirkan oleh KPU Kabupaten/Kota untuk mengatasinya.

Berbagai macam model dan strategi Sosdiklih Parmas, kesiapan penyelenggara dan sebagainya merupakan beberapa pembahasan dari segian materi yang disampaikan oleh Komisioner KPU Provinsi tersebut. Ia berharap bahwa KPU Kabupaten/Kota punya langkah-langkah kongkrit untuk mempertahankan Parmas seperti yang telah terjadi pada pemilu 2019 lalu.

Dari KPU Pamekasan, diikuti langsung oleh Komisioner KPU divisi Sosdiklih Parmas, Bapak Fathor Rachman yang dengan seksama mengikuti acara ini sampai tuntas. (FthoR)