MENJAGA SUARA RAKYAT DALAM LEMBARAN KERTAS

Pemilu adalah prosedur dan mekanisme konversi suara rakyat menjadi kursi penyelenggara negara lembaga legislatif dan eksekutif. Dan proses konversi suara rakyat tersebut memerlukan sarana konversi berupa surat suara (ballot) apabila masih menggunakan cara manual (manual voting and counting systems) dan sarana teknologi informasi untuk pemungutan dan penghitungan suara kalau sudah menggunakan teknologi informasi (electronic voting and counting system), sertifikat hasil penghitungan suara, serta dokumen dan logistik lain yang diperlukan untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.[1] Tahapan pemungutan dan penghitungan suara sangat rawan menjadi objek manipulasi bagi peserta pemilu sehingga diperlukan Format berita acara (BA) dan sertifikat hasil penghitungan suara (HPS) yang berisikan sejumlah aspek informasi, mudah dipahami serta diisi oleh petugas penyelenggara pemilu dan mengandung mekanisme yang mampu mencegah setiap upaya memanipulasi isi kedua dokumen penting tersebut.

Di Indonesia kasus jual beli suara atau vote buying lebih mengemuka sejak diberlakukannya sistem pemilu proporsional dengan daftar calon terbuka pada tahun 2009, bagi peserta pemilu terutama calon anggota legislatif mereka harus berkompetisi selain dengan calon anggota legislative dari partai lain, mereka juga bersaing dengan caleg dari partainya sendiri untuk mendapatkan suara terbanyak. Berdasarkan analisis terhadap permohonan perselisihan hasil pemilu yang disampaikan partai politik, perseorangan caleg DPR, DPD dan DPRD. Persoalan yang paling banyak menjadi dasar sengketa adalah kasus penggelembungan dan penggembosan suara. Terdapat 59% (423 kasus) penggelembungan dan penggembosan hasil pemilu. Yang disusul oleh kasus kesalahan penghitungan suara sebanyak 29% (206 kasus).[2]

Makna pemilu berkualitas dan berintegritas pada dasarnya telah terangkum dalam pengertian pemilu demokratis yang mensyaratkan minimal dua hal yakni bebas dan adil atau free and fair election.  Namun perkembangan demokrasi yang sangat dinamis, membuat banyak pihak tidak puas dengan dua kriteria demokrasi tersebut. Electoral Integrity Group yang beranggotakan 15 pensiunan hakim agung dan mantan penyelenggara pemilu dari 13 negara, termasuk dari Indonesia mengajukan keadilan pemilu sebagai parameter pemilu demokratis. Keadilan pemilu, menurut Electoral Integrity Group, yang dideklarasikan dengan judul Towards an International Statement of Principles of Electoral Justice di Accra, Ghana, 15 September 2011 terdiri atas 11 prinsip.[3] Rangkaian penyelenggaraan pemilu akan dapat dikategorikan berdasarkan keadilan jika Pertama, pemilu dilaksanakan dengan integritasnya tinggi;. Kedua, melibatkan banyak warga/partisipasi; prinsip yang menegaskan bahwa suara rakyat harus didengarkan, dihargai, dan diwakili dengan baik. Ketiga, berdasarkan hukum yang berkepastian tinggi/penegakan hukum; penegakan hukum harus tegas dalam rangka mengukuhkan legitimasi proses demokrasi perwakilan. Keempat, imparsial dan adil; Kelima, profesionalisme; penyelenggaraan pemilu mensyaratkan pengetahuan teknis penyelenggara pemilu yang mumpuni dan memiliki kompetensi untuk menjelaskan proses tersebut. Keenam, independensi; seluruh pihak penyelenggara atau pihak yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pemilu harus independen. Ketujuh, adanya transparansi; Kedelapan, pelaksanaan tahapan pemilu tepat waktu sesuai dengan rencana/timeliness; Kesembilan, pemilu dilaksanakan tanpa kekerasan atau bebas dari ancaman dan kekerasan; semua proses pemilu harus bebas dari unsure kekerasan, intimidasi, tindakan koersi, korupsi, dan semua tindakan yang melanggar aturan pemilu yang berkeadilan. Kesepuluh, pelaksanaan pemilu harus Teratur/regularity; pemilu harus dilaksanakan secara periodik. Dan kesebelas, semua peserta pemilu harus menerima kalah atau menang, hasil pemilu harus diterima dengan lapang.[4]

Pelaksanaan Pemilu dalam suatu Negara dapat dikatakan berintegritas apabila dalam proses pemungutan dan penghitungan suara diselenggarakan berdasarkan asas-asas pemilu yang demokratik, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, transparan, dan akuntabel; dilakukan secara akurat, bebas dari kesalahan dan manipulasi, sehingga hasil pemilu yang ditetapkan dan diumumkan oleh KPU sama dengan suara yang diberikan oleh para pemilih; dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu (KPU, KPU Provinsi, dan KPU  Kabupaten/Kota) dan Panitia Pelaksana Pemilihan (KPPS, PPS, dan PPK) berdasarkan Undang-Undang Pemilu, Peraturan KPU, Tahapan, Program dan Waktu Penyelenggaraan Pemilu, serta Kode Etik Penyelenggara Pemilu; diawasi oleh peserta pemilu, lembaga pemantau pemilu, dan pemilih, serta media massa; ditegakkan secara konsisten, imparsial, dan tepat waktu (timely) oleh berbagai institusi penegak peraturan pemilu.[5]

Manipulasi hasil penghitungan suara akan berdampak serius karena memungkinkan penetapan hasil pemilu berbeda dengan kehendak rakyat yang disampaikan pada waktu pemungutan suara di TPS.[6] Sarah Birch mengkategorikan tindakan malpraktik pemilu kedalam tiga kategori, yaitu: Manipulasi terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur pemilu (manipulation of election legal framework); Manipulasi pilihan pemilih yang bertujuan mengarahkan atau mengubah pilihan pemilih dengan berbagai cara yang bersifat manipulative (manipulation of vote choice); Manipulasi terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara hingga pengumuman hasil pemilu (manipulation of electoral administration).[7]

Fungsi Berita Acara dan sertifikat Hasil Penghitungan Suara sangat berkaitan dengan integritas proses dan hasil pemilu, maka diperlukan mekanisme yang mampu mencegah setiap upaya memanipulasi, sehingga sesuai dengan salah satu parameter pemungutan dan penghitungan suara berintegritas yaitu, dilakukan secara akurat, bebas dari kesalahan dan manipulasi.[8] Dalam ACE The Electoral Knowledge Network laporan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara mencakup informasi umum antara lain nama daerah pemilihan, nomor atau nama dari TPS, tanggal, dan tanda tangan dari petugas penghitungan, perwakilan partai politik atau kandidat. Sedangkan informasi spesifik pada hitungan harus mencakup jumlah surat suara yang di terima pada pembukaan pemungutan suara dari KPU (Penyelenggara Pemilu), jumlah surat suara rusak, jumlah surat suara yang tidak terpakai, jumlah surat suara yang sah untuk setiap kandidat dan partai politik, jumlah surat suara yang tidak sah, jumlah total suara sah, dan jumlah pemilih yang memberikan suara pada pemilu hari sesuai daftar pemilih.[9]

Untuk mencegah manipulasi isi kedua dokumen tersebut, maka diperlukan mekanisme-mekanisme antara lain sebutan dalam kata-kata di depan setiap angka perolehan suara setiap parpol dan calon, adanya paraf saksi peserta pemilu yang hadir pada setiap halaman BA dan sertifikat HPS, tanda tangan ketua dan anggota KPPS di TPS dan saksi peserta Pemilu yang hadir pada halaman terakhir kedua dokumen tersebut, jenis kertas khusus untuk sertifikat HPS, setiap saksi peserta pemilu menerima salinan BA dan sertifikat HPS, dan  selembar salinan BA dan sertifikat HPS ditempelkan di tempat yang mudah di lihat dan dibaca oleh para pemilih dan warga masyarakat.[10]

            Permasalahan yang berhubungan dengan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden pada tahun 2014 masih ditemukan beberapa kelemahan dalam mengurangi potensi terjadinya manipulasi dan kesalahan pengisian data adminisitrasi pemilu, permasalahan pertama adalah jenis kertas yang digunakan dalam Sertifikat Hasil Penghitungan Suara tersebut merupakan kertas biasa, dan mudah mudah digandakan. Permasalahan yang kedua adalah penulisan angka perolehan suara peserta pemilu yang hanya ditulis dengan angka saja tidak disediakannya kolom untuk penulisan terbilang, sehingga memudahkan bagi pelaku manipulasi untuk mengganti angka-angka, baik dengan dicoret-coret maupun dengan type-ex. Permasalahan yang ketiga, adalah format data informasi yang harus ditulis dalam Sertifikat Penghitungan Suara membingungkan petugas KPPS, adanya nomenklatur-nomenklatur baru terutama yang berkaitan dengan Data Pemilih dan Pengguna Data Pemilih membuat KPPS salah memasukkan data-data tersebut.

            Manipulasi pada proses pemungutan dan penghitungan suara banyak terjadi dikarenakan hal-hal sebagai berikut, Pertama, permasalahan dalam Sertifikat Penghitungan Suara di TPS terutama yang berkaitan dengan manipulasi atau pergeseran suara dilakukan dalam satu partai politik, baik itu dilakukan dengan menggeser perolehan suara partai ke caleg tertentu, maupun suara caleg ke caleg tertentu. Hal ini salah satunya disebabkan sistem proporsional terbuka yang diberlakukan pada Pemilu Legislatif tahun 2014. Kondisi ini membuka ruang kompetisi antar caleg untuk berebut dan saling berkompetisi  agar memperoleh suara maksimal dan teratas dibandingkan dengan caleg lainnya, sehingga terjadi kompetisi yang tidak sehat, dimana terjadi saling curi dan mengalihkan suara perolehan caleg dengan cara jual beli suara dengan melibatkan banyak pihak, termasuk penyelenggara pemilu. Kedua, manipulasi sertifikat hasil penghitungan suara di TPS terjadi dikarenakan dari proses rekapitulasi yang berjenjang dan dengan jeda waktu yang lama. Proses terjadinya manipulasi sertifikat hasil penghitungan suara di TPS bisa terjadi di Tempat Pemungutan Suara maupun sebelum proses di rekapitulasi di PPS (Desa).

Mengubah hasil penghitungan suara sesungguhnya merupakan dua pelanggaran sekaligus, yaitu pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana, sertifikat penghitungan suara di TPS merupakan salah satu komponen dalam pemilu yang harus dilindungi originalitas datanya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya di TPS.[11]  

Pelanggaran pidana pemilu memang memiliki kekhususan tersendiri, salah satunya adalah adanya pembatasan waktu yang harus ditepati oleh penegak hukum untuk menyelesaikan setiap pelanggaran pemilu yang terjadi, Pembatasan waktu tersebut diperlukan untuk menjamin salah satu Asas Parameter Pemilu Demokratik yaitu Proses Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Pemilu yang Adil dan Tepat Waktu, diartikan bahwa proses tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan tepat waktu dapat diartikan semua pelanggaran Pemilu dan sengketa Pemilu harus sudah tuntas ditegakkan dan diselesaikan beberapa hari sebelum KPU menetapkan dan mengumumkan hasil Pemilu. Hal ini dikarenakan Apabila penyelesaian sengketa atau pelanggaran peraturan Pemilu dilakukan dalam waktu yang sangat jauh dari penetapan dan pengumuman hasil Pemilu, maka hal itu akan dapat menyebabkan keengganan berbagai pihak menerima hasil Pemilu karena belum memenuhi rasa keadilan yang sangat berkaitan dengan dimensi waktu.[12]

Dengan pelaksanaan Pemilu Serentak pada Tahun 2019 ini antara Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden menuntut penyelenggara pemilu benar-benar melaksanakan tugasnya secara profesional dan berintegritas. Permasalahan yang timbul waktu Pemilu Tahun 2014 sebenarnya sudah diminimalisir oleh KPU RI, diantaranya adalah mempersingkat waktu proses rekapitulasi penghitungan suara, penyederhanaan nomenklatur dalam istilah data pemilih sehingga memudahkan penyelenggara di tingkat KPPS dalam mengentry Sertifikat Penghitungan Suara di TPS. Walaupun memang ada beberapa kekurangan, misal masih digunakannya hologram bukan “security paper” di Formulir C1 beserta lampirannya, namun harapan kita semua adalah semoga Sertifikat Penghitungan di TPS dan seterusnya ke jenjang diatasnya yang berbentuk lembaran-lembaran kertas masih benar-benar “genuine” sebagaimana suara rakyat yang disampaikan dalam surat suara. Ini bukan hanya tugas KPU beserta jajarannya saja, akan tetapi juga merupakan tugas semua stake holder Pemilu dan masyarakat. Publikasi Sertifikat penghitungan suara di tiap tingkatannya oleh KPU selain memudahkan masyarakat maupun stake holder pemilu dalam proses pengawasannya juga dapat menjadikan penyelenggara pemilu agar berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya, karena merasa diawasi oleh semuanya.



[1] Ramlan Surbakti, dkk,”Menjaga Integritas Pemungutan dan Penghitungan Suara”, Jakarta: Kemitraan,2011,, hlm. 1

[2] Veri Junaidi, dkk. Evaluasi Penegakan Hukum Pemilu 2014. Jakarta Selatan: Perludem, 2015, hal. 132

[3] Towards an International Statement of the Princippal of Electoral Justice (The Acra Guiding Principal) , Accra: Ghana, Electoral Integrity Group, 2011 diakses di www.tiri.org

[4] Ramlan Surbakti, dkk, Integritas Pemilu 2014: Kajian Pelanggaran, Kekerasan, dan Penyalahgunaan Uang pada Pemilu 2014, Jakarta: Kemitraan,  2014, hlm. 53

[5] ACE Electoral Knowledge Network. Encyclopaedia: Electoral Integrity: Guiding Principles of Electoral Integrity, Electoral Integrity-Guiding Principles, 26 April 2011 dalam Ramlan Surbakti. Menjaga Integritas Pemungutan dan Penghitungan Suara. Jakarta: Kemitraan,  2011, hlm.5-6

[6] Ibid,hlm. 15

[7] Ibid, hlm. 56

[8] Ibid, hlm. 11

[9] The ACE Encyclopedia, Results Management Systems. ACE Electoral Knowledge Network 2013, hal. 82

[10] Ramlan Surbakti, dkk, Menjaga Integritas Pemungutan dan Penghitungan Suara, Jakarta: Kemitraan,2011, hlm. 12

[11] Ramlan Surbakti, dkk, Integritas Pemilu 2014, Jakarta: Kemitraan,2014  hlm. 108

[12] Ramlan Surbakti. Naskah Akademik dan Draft RUU Kitab Hukum Pemilu. Jakarta:Kemitraan, 2015, hlm. 156-157

by Hendrian Haswara Bayu