PASELON TUNGGAL, SIAPA JADI TUMBAL???

Perhelatan Pemilu Tahun 2019 sudah usai akan tetapi  beberapa KPU Kabupaten/Kota maupun KPU Provinsi harus sudah menyiapkan Pemilihan Kepala Daerah  Serentak untuk tahun 2020. Tercatat ada 270 daerah yang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2020, yang terdiri dari 9 Provinsi, 37 Kota (termasuk Kota Makassar Pemilihan Kepala Daerah ulang setelah tahun 2018 gagal karena Paslon Tunggal kalah) dan 224 Kabupaten di seluruh Indonesia.

Salah satu tahapan krusial pada Pemilihan Kepala Daerah adalah pada tahapan Pencalonan. Fenomena yang menarik pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 mendatang adalah kemungkinan terjadinya Pemilihan Kepala Daerah dengan Paslon Tunggal. Terjadinya paslon tunggal berawal dari Pemilihan Kepala Daerah serentak yang diadakan pada tahun 2015 kemarin, dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubenur, Bupati dan Walikota pasal 39 menyebutkan bahwa peserta pemilihan merupakan calon yang diusulkan dari perseorangan, maupun yang diusulkan oleh partai politik maupun gabungan partai politik, sedangkan pada pasal 51 dan 52 ayat (2) disebutkan bahwa pasangan calon yang dinyatakan memenuhi persyaratan dan ditetapkan sebagai peserta pemilu, setidaknya diikuti oleh minimal dua pasangan calon. Hal inilah yang justru menimbulkan konflik.

Berdasarkan pengalaman pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dari periode-periode sebelumnya, tahapan Pencalonan paling rawan menyebabkan perubahan tahapan. KPU sebagai penyelenggara Pemilu beberapa kali memperpanjang tahapan pencalonan untuk daerah-daerah yang baru terdapat paslon tunggal, hal ini dikarenakan tidak sesuai dengan Undang-Undang yang dipakai dasar pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah. Dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015, dari 266 Daerah yang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah masih menyisakan 3 daerah, yaitu Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Timor Tengah Utara, yang kemudian KPU menetapkan ketiga daerah tersebut pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerahnya ditunda dan diikutsertakan pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2017. Keputusan ini tentu saja ada konsekuensinya, diantaranya adalah dukungan bagi paslon petahana di calon tunggal kemungkinan akan berkurang, sehingga oleh beberapa pihak Keputusan KPU tersebut dianggap tidak adil. Oleh sebab itu Effendi Ghazali dan Yayan Sakti Suryandaru mengajukan permasalahan ini ke Mahkamah Konstitusi. Setelah melakukan persidangan berdasarkan kesaksian para ahli dan alat bukti yang ada, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa daerah yang memiliki paslon tunggal tetap melanjutkan tahapan Pemilihan Kepala Daerahnya sebagaimana diputuskan dalam Putusan MK nomor 100/PUU-XIII/2015. Sedangkan mekanismenya adalah masyarakat diminta untuk mencoblos setuju atau tidak setuju pada paslon tunggal yang mengajukan diri sebagai Kepala Daerah.

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan jumlah Paslon Calon tunggal yang cukup signifikan. Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015, jumlah daerah yang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah dengan calon tunggal berjumlah tiga daerah. Kemudian pada Pemilihan Kepala Daerah 2017, jumlahnya naik tiga kali lipat menjadi sembilan daerah. Terakhir, pada Pemilihan Kepala Daerah 2018, daerah yang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah dengan calon tunggal nyaris naik menjadi dua kali lipat dibandingkan 2017, yakni menjadi 16 daerah.

Penyebab Terjadinya Paslon Tunggal

1.      Ambang Batas Partai Politik

Permasalahan pertama yang berkaitan dengan Paslon Tunggal adalah berkaitan dengan pencalonan. Dalam Pemilihan Kepala Daerah tahun 2015, angka ambang batas pencalonan pemilihan kepala daerah diatur cukup tinggi, yakni 20% kursi DPRD, atau 25% suara sah pemilu sebelumnya di DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah. Ambang batas pencalonan ini memang bukan sesuatu yang baru di dalam sistem pencalonan Pemilihan Kepala Daerah. Pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak pertama kali, yaitu di tahun 2005, ketentuan ambang batas pencalonan sudah diatur, yakni 15% kursi DPRD atau 15% suara sah hasil pemilu terakhir di DPRD daerah yang melaksanakan pemilihan daerah.

Akan tetapi, pada Pemilihan Kepala Daerah 2015 mengalami kenaikan ambang batas yang cukup signifikan, naiknya ambang batas pencalonan kepala daerah semakin membuat keterpaksaan partai politik untuk bergantung dengan partai politik lain di dalam proses pencalonan kepala daerah semakin menguat.  Setiap partai politik yang memiliki kader yang tangguh, memiliki kemampuan untuk dipilih menjadi calon kepala daerah, serta memiliki tingkat keterpilihan yang tinggi tidak bisa “merdeka” untuk mengusung sendiri calonnya tersebut karena terganjal syarat ambang batas pencalonan yang 20% kursi atau 25% suara DPRD.[1]

2.      Ambang Batas Perseorangan

Tingginya angka persentase dukungan di dalam persyaratan calon perseorangann, telah membuat kesempatan hadirnya calon-calon alternative yang tak memiliki kesempatan diajukan partai semakin sempit. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Pasal 29 ayat (2A) menyatakan bahwa pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon Gubernur/Wakil gubernur apabila memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan :

Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa harus didukung sekurang-kurang 6,5% (enam koma lima persen).

Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta)sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya      5% (lima persen).

Provinsi dengan jumlah penduduk dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung sekurangkurangnya           4% (empat persen); dan

Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 3% (tiga persen).

Sementara dalam ayat (2b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 menyatakan bahwa, pasangan calon bupati/wakil bupati atau walikota/wakil walikota apabila memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan :

Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 6,5% (enam koma lima persen).

Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta)sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 5% (lima persen).

Provinsi dengan jumlah penduduk dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung sekurangkurangnya 4% (empat persen).

Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 3% (tiga persen).

Apabila ada dukungannya tidak memenuhi syarat, atau karena terdapat kegandaan, maka perbaikan yang disetor sebanyak dua kali lipat. Misalnya, dukungan yang tidak memenuhi syarat sebanyak 50 KTP, maka perbaikan yang harus disetor sebanyak 100 KTP.

3.      Pengunduran Diri Sebagai Anggota DPR,DPR dan DPRD

Merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015, Mahkamah secara tegas menyatakan anggota DPR, DPD dan DPRD harus mengajukan pengunduran diri secara tertulis sejak ditetapkan menjadi peserta pemilihan kepala daerah. Dengan mendasarkan pada putusan itu maka MK secara tegas menyatakan bahwa calon kepala daerah yang berasal dari anggota DPR, DPD, DPRD harus mengajukan surat pengunduran diri sejak ditetapkan sebagai peserta Pemilihan Kepala Daerah. Putusan MK ini sebenarnya diajukan uji meteriil, namun Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan gugatan uji materi pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang (UU Pemilihan Kepala Daerah). Pasal tersebut mengatur mengenai ketentuan pengunduran diri anggota legislatif saat mendaftar sebagai calon peserta Pemilihan Kepala Daerah. Gugatan diajukan oleh anggota DPRD Provinsi Riau dari fraksi PKB periode 2014-2019, Abdul Wahid. Atas putusan MK tersebut maka anggota DPR, DPD dan DPRD harus menyatakan secara tertulis pengunduran dirinya sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Kepala Daerah

Siklus Pemilu (Electoral Cycle) Kepala Daerah serentak tahun 2020 yang berdekatan dengan Pemilu Legislatif Tahun 2019 tentu saja berpengaruh terhadap proses pengajuan calon Kepala Daerah, di beberapa Daerah  partai politik rata-rata mengajukan Calon Kepala Daerah dari anggota DPR maupunDPRD, tentu saja ini menjadi pertimbangan tersendiri bagi Bakal Calon yang mau diajukan, mereka harus mempertimbangkan apakah mau diajukan atau tetap sebagai anggota Dewan.

Problematika Paslon Tunggal

Menurut Pramono Ubaid Tantowi (Anggota KPU RI) menilai fenomena pasangan calon tunggal sebagai bentuk kegagalan partai politik dalam melakukan kaderisasi demi kepentingan konstituennya. Padahal, partai politik memiliki beban moral untuk melahirkan calon pemimpin untuk masyarakat, minimal untuk konstituen masing-masing partai, selain itu fenomena pasangan calon tunggal sebagai kegagalan masyarakat sipil, dalam hal ini gagal mengonsolidasikan diri untuk memunculkan pasangan calon kepala daerah dari jalur perseorangan.selain itu problematika Pemilihan Kepala Daerah Paslon Tunggal erat kaitannya dengan tata kelola pemerintahan di tingkat daerah. Tata kelola otonomi daerah turut serta menciptakan oligarki atau local strongman, dimana kekuatan politik yang dominan seperti praktik oligarki ini menghasilkan pemimpin yang cenderung korup.[2]

Paslon tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah juga menghilangkan prinsip dasar pemilu, yaitu kontestasi. Paslon tunggal tidak bisa berkontestasi dalam menyampaikan visi dan misinya sebagai Calon Kepala Daerah dalam tahapan Kampanye, masyarakat tidak mempunyai banyak pilihan dalam memilih Calon Kepala Daerahnya.[3]

Dalam tahapan Kampanye informasi kegiatan kampanye menjadi tidak berimbang. Karena dengan hanya 1 (satu) pasangan calon yang berkampanye, maka hanya 1 (satu) macam alat peraga kampanye yang ada. Seperti yang dapat dilihat,  dalam bentuk spanduk, stiker maupun iklan di media cetak yang difasilitasi oleh KPU hanya menunjukkan ajakan untuk memilih “setuju”. Tidak adanya payung hukum untuk kampanye ajakan memilih “tidak setuju” seolah pemilih tidak memiliki pilihan lain. Apalagi kurangnya pengetahuan masyarakat tentang alternatif apabila pilihan “tidak setuju” yang menang. Jika pun regulasi mengatur kampanye “tidak setuju” maka harus dipertimbangkan siapa yang akan melakukan kampanye tersebut,

apakah parpol yang tidak mengajukan calon, apakah pemantau Pemilu, ataukah penyelenggara Pemilu sebagai upaya untuk sosialisasi dan penyediaan informasi yang berimbang. Selain itu tentu saja, materi dari kampanye tersebut, tidak adanya visi, misi dan program jangan pula menjadikan kampanye “tidak setuju” justru menjadi black campaign untuk calon yang ada, akan tetapi tetap memenuhi unsur-unsur kesopanan, ketertiban, edukatif/mendidik, bijak dan beradab serta tidak provokatif

Kesimpulan

Dari pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa berlangsungnya Pemilihan Kepala Daerah Paslon Tunggal memiliki beberapa problematika yang mempengaruhi proses demokratisasi, diantaranya adalah :

1. Hilangnya kontestasi yang merupakan prinsip dasar dalam Pemilu;

2. Kurangnya alternative pilihan bagi masyarakat dalam memilih Calon Kepala Daerahnya;

3. Tahapan Kampanye yang tidak “equal” karena hanya memfasilitasi Calon Kepala Daerah dengan memilih setuju, sedangkan Kampanye untuk “Tidak Setuju” tidak dapat difasilitasi oleh KPU;

4. Memunculkan Oligarki-oligarki di tingkat local, yang berdasarkan hasil sejumlah studi menghasilkan pemimpin yang cenderung korup.

(Menyambut Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020)

Oleh:

Hendrian Haswara Bayu, M.IP

 

(Kasubag Teknis dan Hubmas KPU Pamekasan)